RPJMD, Bupati Minta Jajarannya Pahami dengan Detail

Foto Dokumentasi Prokopim Pacitan, Bupati Indrata Nur Bayuaji saat Musrenbang di Pendopo kabupaten Pacitan. Kamis, (08/05/2025)

LENSANASIONAL.COM | Pacitan - Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji minta perangkat daerah beserta seluruh jajarannya untuk mencermati dan memahami secara detail RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). 

Hadir dalam Musrenbang RPJMD hari ini, Wakil Bupati Pacitan, Ketua dan wakil DPRD Pacitan, Wakil Ketua Komisi DPRD Pacitan, Dandim 0801, Sekretaris Daerah, pimpinan perangkat daerah, serta stakeholder yang terlibat baik daring maupun luring.

Musrenbang sendiri menjadi forum penting untuk mendengarkan dan memahami setiap aspirasi serta usulan dari stakeholder. Dan dari stakeholder diharapkan bisa melanjutkan ke masyarakat luas sehingga antara stakeholder dan masyarakat akan bisa memahami visi misi yang menjadi cita-cita bersama yang tertuang dalam RPJMD.

 

“Visi Pacitan Semakin Sejahtera Bahagia merupakan tujuan utama kita, melanjutkan yang baik dan memperbaiki yang kurang. Pacitan yang semakin sejahtera bahagia sebuah cita-cita masa depan yang terukur dan Insya Allah bisa dicapai,” kata Bupati, dikutip dari laman Prokopim Pacitan. Kamis, (08/05/2025).

Poin tersebut menjadi salah satu penekanan Bupati kepada jajaran saat acara Musrenbang RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2025-2029 di Pendopo Kabupaten Pacitan.

"Hal tersebut sangat penting agar dalam penyusunan rencana strategis (renstra) bisa menerjemahkan tujuan RPJMD dengan baik," ungkapnya. 

Bupati Pacitan juga menekankan pentingnya Koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah. Karena Tanpa berkolaborasi sulit untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. 

“Mari lebih aktif dan lebih partisipatif menjalin komunikasi dan koordinasi dalam mencari solusi dan menjadi pionir untuk kebaikan Pacitan,” harapnya. 

Meningkatkan pemahaman diri, menyelaraskan program dan arah kebijakan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat serta membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. (Ans)