Ketua DPRD Apresiasi Capaian opini WTP Pemkab Pacitan

Foto Dokumentasi Prokopim Pacitan saat penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo. Jum'at, (02/05/25)

LENSANASIONAL.COM | Pacitan - Pemerintah Kabupaten Pacitan kembali memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk yang ke-14 kalinya.

Opini tertinggi tersebut diberikan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2024. Dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diterima langsung oleh Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji, di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo. Jum'at, (02/05/25)

Opini WTP ini merupakan yang ke-14 kalinya diterima Pemkab Pacitan dan dikutip  dari laman Prokopim Pacitan, sekaligus merupakan WTP ke-12 kali yang diterima secara berturut-turut.

Ketua DPRD Pacitan, Arif Setia Budi. Atas capaian ini tentunya mendapat apresiasi yang membanggakan, WTP yang kembali diperoleh merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Ini menunjukkan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga dengan baik dalam rangka menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ucapnya.

Arif Setia Budi dalam chat WhatsApp dengan awak media lensa-nasional.com menambahkan bahwa DPRD Kabupaten Pacitan akan terus mendukung kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

"Kami sangat mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Pemkab Pacitan. Dan WTP ini bukan hanya soal pengelolaan anggaran yang tertib administrasi, namun juga menyangkut tanggung jawab moral kita terhadap publik," tegasnya. 

Sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan, bangga akan prestasi Pemerintah Daerah yang berturut-turut mendapatkan Prestasi gemilang. Namun demikian tetap menjalankan tupoksinya sebagai wakil rakyat yang salah satunya mempunyai fungsi Pengawasan.

"Kami di DPRD akan terus melakukan fungsi pengawasan dengan tegas namun konstruktif, agar tata kelola keuangan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya. (Ans)